Modifikasi Aturan Mendagri, Kota Malang Siap Menerapkan PPKM

Wali Kota Malang Sutiaji (Dok. Tangkapan Layar Instagram Humas Kota Malang) 

Malang - Pemerintah Kota Malang akan melaksanakan kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai tanggal 11-25 Januari 2021. Kebijakan ini muncul sebagai respon dari kebijakan pusat yang mengintruksikan PPKM Jawa - Bali

Sesuai intruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam kebijakan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona (Covid-19). Pemerintah Kota Malang membuat modifikasi, maksud dari modifikasi ini adalah menyesuaikan kondisi yang ada di Malang

Sutiaji sebagai Wali Kota Malang juga mengakui bahwa kebijakan PPKM merupakan aturan PSBB yang telah dimodifikasi. Terkait hal ini, Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemrintah Kota Batu sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

“PPKM, modifikasi dari PSBB, Kami sudah sampaikan ini kepada ibu Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indarparawansa), bahwa kami memakai modifikasi. Ini tidak sama sepenuhnya dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2021,” terang Sutiaji

Sutiaji menyampaikan ada beberapa aturan terkait yang diusulkan buat dimodifikasi. Aturan tersebut salah satunya yang berkaitan dengan jam buka dan tutup tempat usaha

Jam operasional tempat usaha ditetapkan maksimal pukul 19.00 WIB mengacu dari aturan yang diterbitkan Mendagri. Namun, Sutiaji rencananya memodifikasi jam operasional tempat usaha dari pukul 07.00 WIB hingga 20.00 WIB kecuali pasar rakyat tidak ada jam operasional

Perihal soal kapasitas tempat mengacu dari aturan Mendagri berkegiatan diatur maksimal 25 persen. Berbeda dari aturan Mendagri, Pemerintah Kota Malang membuat kuota 50 persen

Sementara pembatasan aktivitas di lingkungan kantor, sama dengan aturan Mendagri yaitu diterapkan 25 persen pekerja WFO, dan 75 persen WFH. Tetapi, ada pengecualian untuk pekerjaan yang produksi besar dan memerlukan pekerja yang banyak ada toleransi sendiri.

“Kecuali nanti ada surat keputusan dari Provinsi Jatim berkaitan dengan pabrik. Kalau pabrik rokok atau pabrik-pabrik yang lain hanya 25 persen yang masuk itu sulit, karena tidak bisa dikerjakan di rumah,” tuturnya

Alasan Pemerintah Kota Malang membuat modifikasi aturan Mendagri menurut Sutiaji ialah dengan melihat perkembangan kasus Covid-19 di wilayah Malang Raya dan mempertimbangkan saran serta keluhan yang dialami pelaku usaha.

Namun, Sutiaji mengakui bahwa modifikasi kebijakan ini belum tentu bisa dijalankan atau tidak di wilayah Kota Malang. Karena masih menunggu hasil keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Masih menunggu, karena ini baru saja kita tetapkan untuk jam malam. Kita lakukan ini juga mendengarkan aspirasi dari para pengusaha, kalau ditutup pukul 20.00 WIB harapannya sudah terbiasa dari SE Gubernur sebelumnya yang berkaitan dengan jam malam,” terangnya.

“Daripada kita membuat regulasi ketat tapi zero, maka kompromi bagi saya itu penting. Bagaimana kita memberi ruang bagi teman-teman pengusaha, tapi protokol Covid-19 tetap ditegakkan. Dengan PPKM ini mudah-mudahan semangat itu yang akan membawa masyarakat kita patuh terhadap protokol kesehatan" tambahnya

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Modifikasi Aturan Mendagri, Kota Malang Siap Menerapkan PPKM"

Posting Komentar